Bapemperda DPRD Luwu Timur Gelar Rapat Kerja, Ranperda Ini Dibahas

INDONESIASATU.CO.ID:

LUWU TIMUR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Luwu Timur gelar rapat kerja terkait Ranperda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Dihadiri oleh Andi Endy B. Shin Go, H.M. Sarkawi A. Hamid, Sukman Sadike, I Wayan Suparta dan segenap jajaran Pemkab Luwu Timur.

Rapat Kerja Bapemperda digelar di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur, Selasa (02/04/2019)

Dalam ranperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dibahas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi untuk dipungut retribusi daerah. Baik itu berupa Aset, Laboratorium, Alat berat maupun potensi-potensi lainnya.

Beberapa OPD yang tercatat (pernah dipungut) retribusinya antara lain Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan Dinas Lingkungan Hidup. Anggota DPRD Sukman Sadike mengatakan tidak tertutup kemungkinan masih ada potensi terkait pemakaian kekayaan daerah yang dapat dipungut retribusi.

Selaku Anggota Bapemperda, Sukman meminta OPD pengusung agar menginventarisir kembali beberapa aset yang kemungkinan masih memiliki potensi dimaksud. “Sebelum dibentuknya pansus, agar kiranya Pemda menginventarisasi kembali kemungkinan potensi terkait hal ini,” saran Sukman.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Andi Endy B. Shin Go menegaskan Pemkab harus menginventarisir seluruh OPD di lingkup Pemkab Luwu Timur terkait potensi pemakaian kekayaan daerah. Menurut Endy, Pemkab telah memiliki banyak Alat, dan Aset olehnya itu perlu dirinci kembali kemungkinan potensi untuk dipungut retribusi.

Sementara itu, Anggota DPRD H.M. Sarkawi A. Hamid mengatakan walaupun waktu pencoblosan tinggal dua minggu lagi, anggota DPRD tetap menghadiri rapat kerja. “Turut mengapresiasi kepada anggota Bapemperda yang turut hadir dalam kerja DPRD,” ucap Sarkawi.

Rapat kerja bapemperda adalah sesuai fungsi Legislasi DPRD, Ranperda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahap I Tahun Sidang 2019.(***)

  • Whatsapp

Index Berita